REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah masih merahasiakan besaran target defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Besaran defisit tersebut baru akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR pada 14 Agustus mendatang.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan pemerintah masih mematangkan postur RAPBN 2027, termasuk target defisit yang akan menjadi pijakan kebijakan fiskal tahun depan.

"Nanti akan disampaikan Bapak Presiden pada saat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tanggal 14 Agustus," ujar Rofyanto saat menjawab pertanyaan peserta Forum Konsultasi Publik RUU APBN 2027 yang digelar secara daring, Kamis (6/8/2026).

Meski belum mengungkapkan besaran defisit, pemerintah memastikan RAPBN 2027 disusun dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Karena itu, arah kebijakan fiskal tetap difokuskan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara, pembiayaan program prioritas, dan keberlanjutan fiskal.

Menurut Rofyanto, pemerintah tetap optimistis prospek perekonomian pada 2027 akan membaik. Optimisme tersebut ditopang oleh penguatan investasi dan konsumsi rumah tangga yang mulai menunjukkan tren positif sepanjang 2026.

Kinerja ekonomi yang membaik menjadi salah satu modal dalam penyusunan RAPBN tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga, serta berbagai kebijakan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat.

Meski demikian, pemerintah menilai risiko eksternal masih perlu diantisipasi. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, hingga dinamika pasar keuangan internasional menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dan postur fiskal 2027.

Karena itu, APBN 2027 akan tetap diarahkan sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, menopang pertumbuhan, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung dunia usaha dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.